Widian S Linggi
TANA TORAJA - Pernyataan Anggota DPRD Tana Toraja Fraksi Demokrat, Kristian HP Lambe, yang mewarning pasangan calon (paslon) petahana Nico-Victor bisa di diskualifikasi, pada hari Selasa (10/11/2020) mendapat respon dari Pither Ponda selaku Kuasa Hukum NIVI, Rabu (11/11/2020).
Pither Ponda saat ditemui di Posko Perjuangan Rakyat menyampaikan Kristian jangan ngaurlah. Kalau ada intimidasi ya tentulah tempatnya di Polisi atau kalau terkait pilkada di Bawaslu bukan di anggota DPRD seperti Kristian.
Menurut Pither Ponda bahwa pernyataan Kristian, jika ia mendapat banyak laporan dari masyarakat di pedesaan terkait adanya intimidasi, mengumpul KTP dan KK dengan iming-iming bantuan. Itu pernyataan yang tidak mendidik.
"Itu pernyataan sangatlah tidak mendidik, dan merupakan pola lama untuk menakut nakuti masyarakat dan ASN yang melaksanakan tugasnya, main yang fair sajalah. Semua ini adalah intimidasi oknum anggota DPRD kepada ASN", ungkap Pither Ponda.
Kemudian pernyataannya Kristian HP Lambe, terkait petahana juga menakuti masyarakat dengan bahasa "jika warga tidak memilih pasangan petahana pada Pilkada Tana Toraja mereka akan dipantau lewat satelit".
"Ini pernyataan anggota dewan yang melanggar kode etik, merupakan penyebaran fitnah dan kebencian. Sekarang petahana lagi cuti diluar tanggungan negara, pemerintahan dijalankan oleh Pjs BUPATI jelas ini merupakan pelanggaran kode etik, menuduh petahana padahal tuduhan itu tidak benar", tandas Pither
Sudah jelas bantuan UMKM 2.4 juta, KIS, PKH, beras, bedah rumah dan lainnya itu murni bantuan pemerintah, selanjutnya didistribusikan di daerah.
Kami harap oknum anggota DPRD Tana Toraja, berhentilah menyebarkan fitnah dan kebencian terhadap petahana, bermain politiklah dengan tetap perhatikan edukasi demokrasi secara benar, katanya lagi.
"Kasihan itu ASN dan aparat lembang mereka sudah bekerja keras, apalagi dalam masa covid 19 ini, tolong harga jeripaya mereka. Soal siapa yang ASN dan Aparat Lembang pilih itu urusan mereka, karena mereka juga punya hak menentukan pilihannya, tidak usah ditakut takuti, apalagi selaku anggota DPRD kan juga harus pada kode etik", ucap Pither.
Pither juga menegaskan soal permintaan Kristian kepada pemerintah kabupaten Tana Toraja dan Bawaslu segera mengambil tindakan tegas. Itu semua sudah ada mekanismenya, jangan dijadikan mainan politik.
Pither Ponda mengharapkan ASN dan Aparat Lembang agar tidak terprovokasi dan jangan takut di intimidasi oleh siapa saja termasuk oknum anggota Dewan.
"Tetaplah laksanakan tugas secara baik dan benar, masyarakat dan negara sangat mengharapkan kerja keras untuk kita semua", pesan Pither.
(Widian)
Editor Jus 
Karmel 
